Wakil Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro menjelaskan, treasury ini bakal dilakukan oleh dua instansi yakni
Bank Indonesia dan pemerintah dengan sistem dan kepentingan masing-masing.
"Pertama, di keuangan sendiri
kita harus punya sistem yang terpusat. Jadi kita tahu bagaimana pergerakan uang
setiap hari, keluar masuk yang disimpan dan segala macam," ucap Bambang
saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Bambang menjelaskan, saat ini BI dan
pemerintah sendiri-sendiri melakukan koordinasi dan pengawasan. Hal itu pun
cukup mengkhawatirkan jika suatu waktu terdapat kebanyakan uang yang berputar.
"Tapi bisa juga dalam kondisi
ekstrem tahu-tahu likuiditasnya jadi kering. Jadi kita ke depan itu ingin nanti
sistem kita ini dengan sistem BI ada koordinasi, kalau disatukan enggak mungkin
karena lain," sebutnya.
Menurutnya, hal ini untuk menghindari
peristiwa arus kas yang kering maupun sedang over.
"Di koordinasi sehingga begini,
kita bisa jaga arus kas di negeri ini enggak ada kondisi di mana kering, atau
banjir dan segala macam tapi relatif lebih stabil. Itu sih intinya," kata
Bambang.
Dirinya pun mencontohkan, setiap
bulan menurut laporan BI mendapati likuiditas yang berlebih. Hal ini
dikarenakan adanya Dana Alokasi Umum (DAU).
"DAU kan ditransfer setiap
bulan. tapi kalau ada misalnya salah satu transfer daerah yang terlambat karena
memang hitungannya belakangan, itu kondisi kasnya langsung beda. Harus diatur
supaya di negeri ini enggak pernah ada fluktuasi kas yang terlalu drastis
begitu," katanya.
Lanjut dirinya mengungkapkan, namun
rencana ini harus dipersiapkan secara matang dan sistemnya pun berupa
infrastruktur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar